Kunjungan Menko Pangan Dan Menteri Desa Ke Lombok NTB

Menko Pangan dan Menteri Desa Kunjungi Lombok, Tinjau Lumbung Pangan dan Koperasi Desa Merah Putih*

*MATARAM* - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan bersama Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Lombok, Jumat (31/7/2027).

Kunjungan ini fokus pada 2 agenda utama: penguatan ketahanan pangan nasional dan percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.

1. Tinjau Lumbung Pangan di Lombok Tengah*

Rombongan pertama kali meninjau Lumbung Pangan Masyarakat di Desa Praya Tengah, Lombok Tengah. Lumbung ini menjadi pilot project integrasi pertanian, peternakan, dan BUMDes.

Dalam sambutannya, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengapresiasi NTB yang berhasil swasembada jagung dan beras. 

"NTB ini lumbungnya Indonesia Timur. Kita dorong agar hasil pertanian di sini tidak dijual mentah, tapi langsung diolah lewat Koperasi Desa Merah Putih agar nilai jualnya naik 3 kali lipat," ujar Zulkifli.

Ia juga menyerahkan bantuan 100 unit hand traktor dan 5 unit cold storage untuk 20 kelompok tani di Lombok.

2. Launching Koperasi Desa Merah Putih se-NTB*

Agenda kedua digelar di Kantor Gubernur NTB, Mataram. Menteri Desa Yandri Susanto meresmikan 1.145 Koperasi Desa Merah Putih se-NTB secara serentak.

Menteri Yandri menegaskan Koperasi Desa Merah Putih wajib jadi "tulang punggung" ekonomi desa. 

"Tugasnya 3: jadi tempat sembako murah, tempat penampung hasil tani, dan penyalur pupuk. Jangan sampai ada lagi tengkulak yang mainkan harga di desa," tegasnya.

Pada kesempatan itu juga dilakukan penandatanganan MoU antara Kemendes dengan Pemprov NTB tentang pendampingan 100% desa oleh Tenaga Pendamping Profesional hingga 2027.

3. Dialog dengan Petani dan TPP*

Usai acara, kedua menteri berdialog dengan 200 petani dan Tenaga Pendamping Profesional se-Lombok. Keluhan utama yang muncul: harga pupuk, akses pasar, dan lambatnya pencairan Dana Desa tahap 2.

Menko Pangan merespons akan mengawal agar pupuk bersubsidi tepat sasaran. Sementara Menteri Desa meminta TPP aktif mengawal Dana Desa agar tidak ada keterlambatan.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal yang turut hadir menyampaikan terima kasih. "Kehadiran Menko dan Menteri Desa hari ini bukti negara hadir di desa. Kami siap jadikan NTB percontohan ketahanan pangan berbasis desa," katanya.

Kunjungan ditutup dengan panen raya jagung dan penyerahan sertifikat tanah untuk 50 petani di Lombok Barat.

RAPAT KOORDINASI TENAGA PENDAMPING PROFESIONAL KABUPATEN LOMBOK BARAT

 

Photo Kegiatan Rakorkab Lombok Barat

Pada tanggal 13 Mei 2026 bertempat di Aula Kantor Desa Omba Baru Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat di adakan Rapat Koordinasi bulanan TPP Kabupaten Lombok Barat dan di hadiri Tim TPP Provinsi Nusa Tenggara Barat. Rakor tersebut  dilaksanakan sebagai forum konsolidasi internal untuk menyamakan persepsi terkait program kerja dan kedisiplinan. Informasi Manajemen dan Program. Pada kesempatan tersebut Koordinator Provinsi TPP provinsi Nusa Tenggara Barat Abdul Zohri membuka acara sekaligus menyampaikan menyampaikan update program prioritas Kementerian Desa PDTT untuk triwulan berjalan. Koorprov menyampaikan harapan agar semua TPP Lombok Barat 

harus fokus pada pendampingan  Sosial,Bumdes, dan program ketahanan pangan. Juga ditekankan kembali pentingnya kedisiplinan TPP: kehadiran, pelaporan tepat waktu via aplikasi DRP, dan etika pendampingan di desa. Pada kesempatan tersebut PIC Peningkatan kapasitas dan Penanganan Masalah dan Advokasi TPP Provinsi Agus Mulyadi memberikan arahan agar setiap TPP wajib mematuhi SOP, tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam pendampingan. Peningkatan Kapasitas dan Kaderisasi memberikan himbauan agar TPP diminta lebih rutin membaca dan memahami regulasi/aturan terbaru dari Kementerian Desa PDTT. Tujuannya agar pendampingan di desa sesuai juknis dan tidak menimbulkan multitafsir. Selanjutnya acara rapat koordinasi di isi oleh tim TA kabupaten Lombok Barat secara bergantian,

Kesimpulan dalam Rakor tersebut  meminta seluruh TPP Lombok Barat berkomitmen meningkatkan kedisiplinan laporan dan kehadiran. Diharapkan seluruh TPP sebisa mungkin meluangkan waktu membaca aturan/regulasi terbaru dari Kementerian Desa PDT minimal 1x seminggu.Korprov NTB akan monitoring kepatuhan pelaporan dan pemahaman regulasi melalui evaluasi kinerja.

Rapat ditutup dengan arahan Koordinator Kabupaten (Korkab) Lombok Barat Wirajaya agar TPP tetap solid, profesional, dan menjadi penggerak pembangunan desa di Lombok Barat.

Kunjungan Menteri Desa PDT RI ke NTB

Suasan Penyambutan Bapak Menteri Desa di Bandara Lombok Oleh TPP NTB

Mataram, 16 April 2026, Tepat pukul 10.30 wita pesawat garuda Indonesia yang membawa rombongan Menteri Desa dan Pembangunan daerah tertinggal mendarat di Bandara Internasional Lombok. Dalam rombongan tersebut ada juga Menteri sosial Bpk.H.Syaifullah Yusuf (gus Ipul). Kedua menteri dalam kabinet merah putih ini akan melakukan kerja ke provinasi Nusa Tenggara Barat. Kunjungan Kerja Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Bpk.H.Yandri Susanto ke Provinsi Nusa Tenggara Barat dari tanggal 16-17 April 2026. Dalam kunjungan kerja tersebut, beliau di dampingi beberapa Dirjen dan di dampingi oleh anggota DPR RI Dapil 2 Nusa Tenggara Barat bapak H.Muazzim Akbar. Adapun agenda kunjungan kerja beliau pada tanggal 16 April adalah:

Memberikan arahan pada acara Musrenbang daerah provinsi Nusa Tenggara Barat di Ballroom hotel Lombok Raya Mataram, dalam arahan singkat beliau menyampaikan agar serius mengurus desa,di contohkan beberapa negara yang tidak serius mengurus desa di pastikan ada persoalan, Jepang misalnya,sdh 93% desa di jepang tidak ada penduduknya, ueban ke kota, Korea hampir 83% desanya sudah tidak ada penduduknya,mereka pindah ke kota. Oleh karenanya mari kita serius membangun desa sesuai dengan asta cita presiden Prabowo, mari kita jadikan desa sebagai tulang punghung ekonomi bangsa dengan menciptakan kreatifitas,seperti adanya Desa Ekspor,Desa WIsata dan Desa Tematik,sehingga sejahtera dari desa dapat terlaksana dengan baik. Pak Menteri juga menyinggung tentang Dana Desa yang sebagian dialihkan untuk pembangunan Koperasi Desa Merah Putih serta PP no.16 tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang No.6 tahun 2014 tentang Desa

Selanjutnya pada hari yang sama memberikan arahan pada acara dialog Menteri Desa dengan Almni Magang Jepang,Peserta Pelatihan Bahasa Jepang, siswa SMK dan Tenaga Pendamping Profesional. Dalam arahan tersebut bapak Menteri memberikan banyak motivasi kepada peserta khususnya peserta pelatihan yang akan magang ke Jepang, walaupun anak-anak berasal dari desa terpencil atau daru kalang tiak mampu secara ekonimi,jangan putus harapan dalam mengejar cita cita. Berbakti kepada kedua orang tua adalah kunci kesuksesan kita,sehebat apapun seseirang tapi durhaka kepada orang tua,maka dia tidak akan merasa bahagia. Dialog cukup menarik dan membuat ruangan banyak yang tertawa ketik bapak Menteri menawarkan hadiah kepada anak-anak siswa dengan catatan harus bisa menjawab pertanyaan, soal di ambil dari pidato beliau selama memberikan arahan, di antaranya Siapa nama Gubernur NTB, nama Wagub dan nama Anggota DPR RI yang berasal dari Dapil 2 NTB. Salah satu siswa klas 3 SMK tidak tahu nama Gubernur NTB dan Wagub NTB inilah yang membuat Pak Menteri dan peseerta yang ada di ruangan menjadi ketawa terbahak bahak, dan banyak pertanyaan yang di ajukan kepada anak-anak yang sudah di atas panggung, hal pun demikian Pak Menteri Yandri tetap memberikan hadiah sebagai motivasi dan keberanian naik ke atas panggung dan berani bicara langsung dengan Menteri, kata Pak Menteri.

Photo setelah acara Musrenbang Provinsi NTB

Selanjutnya pada tanggal 17 April 2026 Pak Menteri Desa akan menghadiri acara HUT Lombok Barat sekaligus peluncuran Program Sejahtera dari Desa ( satu milyar satu desa) yang menjadi unggulan program pemerintah Lombok Barat. Selanjutnya dilakukan Penyerahan Dokumen Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) kepada perwakilan 10 Kepala Desa yang akan di dampingi Gubernur nusa Tenggara Barat serta Bupati dan wakil bupati Lombok Barat. Selanjutnya Menteri Desa akan melakukan kegiatan launching Sensus Ekonomi 2026 yang ditandai dengan pelepasan balon oleh para pejabat daerah sebagai simbol dimulainya pendataan ekonomi secara menyeluruh. Selain itu, sebelum menuju Bandara Internasional Lombok untuk terbang ke jakarta Menteri Desa dijadwalkan meresmikan pameran potensi dan prestasi desa yang ditandai dengan pemotongan pita, sebagai upaya mempromosikan hasil pembangunan serta inovasi desa kepada masyarakat luas. Kunjungan kerja ini diharapkan menjadi momentum strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus mempercepat terwujudnya desa mandiri, sejahtera, dan berdaya saing tinggi di NTB. (pic media informasi ntb)

Acara Bimbingan Teknis (Bimtek) pembuatan Website/Blog bagi Pendamping Desa (PD,PLD)

Untuk memperlancar proses pembuatan website/blogg spot masing-masing desa di provinsi Nusa Tenggara Barat,maka tim pic media mengadakan bimbingan teknis (bimtek) di beberapa kabupaten di Nusa Tenggara Barat. Hal ini bertujuan supaya desa-desa yang di Nusa Tenggara Barat dapat mempercepat informasi pembangunan serta bisa memantau kegiatan para pendamping desa. Beberapa kegiatan bimtek pembuatan blogg seperti di bawah ini.

Bimtek Kabupaten Lombok Utara tgl 31 Maret 2026

Bimtek Kabupaten Lombok Barat tgl 1 April 2026

Bimtek Kabupaten Lombok Dompu tgl 31 Maret 2026

Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan

Lombok: Dari Lapar ke Ketahanan Pangan Desa

 

Abdul Zohri Koordinator Provinsi (Korprov) TPP Nusa Tenggara Barat

Saya terkejut ketika membaca sebuah artikel yang beredar di media sosial, berisi potongan berita lama dari harian Indonesia Raya terbitan 9 Maret 1957 tentang Lombok, dengan judul keras dan emosional, “Pemerintah Pusat Biarkan Sadja Rakjat Lombok Mati Kelaparan.”

Potongan headline itu diposting ulang melalui akun pribadi bernama Muhammad Sapwan, kemudian menyebar luas dan mengundang ingatan kolektif yang lama tersimpan, membuka ruang refleksi tentang perjalanan panjang Lombok menghadapi persoalan pangan dan perubahan kebijakan negara.

Sebagai pendamping desa yang bekerja di Nusa Tenggara Barat khususnya di Pulau Lombok sampai dengan hari ini, keterkejutan itu segera berubah menjadi dorongan untuk membaca lebih tenang dan jernih. Berita tersebut bukan sekadar catatan luka, melainkan penanda awal dari proses panjang pembelajaran kolektif antara negara, desa, dan warganya.

Ket. Koordinasi bersama Koordinator TPP Provinsi NTB membahas penguatan ketahanan pangan sebagai bagian dari perencanaan pembangunan desa berkelanjutan.

Dalam berita itu disebutkan dua utusan Lombok, Zainal Arifin dan Hasan Jufri, datang ke Jakarta untuk meminta bantuan beras. Mereka membawa pesan sederhana namun mendesak: keselamatan rakyat Lombok yang sedang terancam kelaparan dan penyakit akibat kekurangan pangan.

Permintaan tersebut berakhir dengan penolakan, disertai alasan administratif, tuduhan penyelundupan, serta label Lombok sebagai daerah surplus. Dari sudut pandang hari ini, peristiwa itu memperlihatkan bagaimana kebijakan pangan kala itu belum sepenuhnya berangkat dari realitas yang dialami masyarakat di desa-desa.

Membaca kisah ini sekarang, saya melihat jarak yang cukup jauh antara Lombok masa itu dan Lombok hari ini. Dalam kerja pendampingan desa, perubahan cara pandang negara terhadap desa mulai terasa, meskipun belum sepenuhnya lepas dari tantangan struktural yang mengiringinya.

Kelaparan yang dicatat dalam berita tahun 1957 itu merupakan titik krisis yang membekas dalam ingatan kolektif Lombok. Dari pengalaman pahit semacam inilah, kesadaran tentang pentingnya sistem pangan yang adil dan responsif perlahan tumbuh di tingkat lokal maupun nasional.

Hari ini, desa-desa di Lombok memiliki ruang yang lebih luas untuk merencanakan dan menjaga ketahanan pangannya. Dana Desa yang diarahkan pada delapan prioritas pembangunan, dengan ketahanan pangan sebagai salah satunya, membuka peluang bagi desa untuk lebih sigap melindungi warganya.

Sebagai pendamping desa, saya menyaksikan bagaimana kebijakan tersebut diterjemahkan secara beragam. Ada desa yang mulai memperkuat lumbung pangan, ada yang mengembangkan usaha pangan lokal, dan ada pula yang memperbaiki basis data agar bantuan lebih tepat sasaran.

Berita lama tentang Lombok juga mengingatkan bahwa kecurigaan negara terhadap daerah pernah begitu dominan. Kini, meskipun kehati-hatian tetap diperlukan, pendekatan kolaboratif antara pusat, daerah, dan desa mulai menjadi kerangka kerja yang lebih diterima.

Perubahan ini tidak terjadi seketika. Ia tumbuh melalui proses panjang, termasuk keberanian para utusan Lombok di masa lalu yang menyuarakan kondisi rakyatnya. Dalam perspektif hari ini, keberanian itu menjadi bagian dari fondasi kesadaran politik dan sosial di tingkat lokal.

Relasi pusat dan desa memang belum sepenuhnya setara. Namun bahasa kebijakan semakin terbuka, mekanisme semakin transparan, dan ruang dialog semakin tersedia. Hal-hal inilah yang memungkinkan desa berperan lebih aktif dalam menjaga ketahanan pangan warganya.

Undang-Undang Desa mempertegas posisi desa sebagai subjek pembangunan. Kerangka ini kemudian diperteguh melalui arah kebijakan Dana Desa yang menempatkan ketahanan pangan sebagai agenda strategis, bukan sekadar program tambahan yang bersifat temporer.

Acara Rapat Koordinasi dengan TPP Lombok Timur terkait Ketahanan Pangan dan lain lain

Dalampendampingan, ketahanan pangan tidak hadir sebagai konsep abstrak. Ia terwujud dalam keputusan-keputusan kecil yang berdampak nyata, seperti percepatan bantuan, pemutakhiran data warga rentan, dan musyawarah desa yang memberi ruang bagi suara paling lemah.

Ketika Sila Kelima Pancasila disebut dalam berita 1957 itu, saya membacanya sebagai kompas moral yang terus bekerja di Lombok hingga hari ini. Keadilan sosial menjadi arah, sementara desa menjadi ruang tempat nilai itu diuji secara nyata.

Mengingat kembali kisah Lombok pada masa kelaparan, saya tidak melihatnya semata sebagai beban sejarah. Ia justru menjadi pengingat bahwa ketahanan pangan desa hari ini lahir dari pengalaman panjang, kesalahan masa lalu, dan upaya memperbaiki diri secara berkelanjutan.

Korprov NTB bersama Bapak Yandri S Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal

Media sosial memungkinkan potongan sejarah itu muncul kembali ke permukaan. Dari keterkejutan awal, tumbuh keyakinan bahwa kerja pendampingan desa di Lombok adalah bagian dari ikhtiar kolektif memastikan daerah ini terus bergerak dari lapar menuju ketahanan pangan yang lebih adil dan bermartabat. (am)

HARI DESA NASIONAL DAN OPTIMISME PEMBANGUNAN DESA DARI TIMUR INDONESIA

Oleh: Abdul Zohri (Koordinator TPP Provinsi NTB)

Hari Desa Nasional 2026 yang digelar di Boyolali menandai lebih dari sekadar agenda tahunan. Bagi dunia pendampingan desa, momentum ini menjadi ruang optimisme bersama untuk menegaskan kembali desa sebagai subjek utama pembangunan nasional.

Abdul Zohri (Korprov TPP NTB

Rangkaian kegiatan yang berlangsung pada 11–16 Januari 2026 memperlihatkan desa sebagai pusat gagasan dan praktik pembangunan. Warga desa hadir bukan sebagai penerima, melainkan sebagai pelaku yang aktif berbagi pengalaman, tantangan, dan arah masa depan.

Bagi Provinsi Nusa Tenggara Barat, peringatan ini memiliki arti strategis. NTB dihuni desa-desa dengan karakter beragam, mulai dari desa agraris, pesisir, pesantren, hingga desa wisata, yang seluruhnya bergerak dengan dinamika pembangunan berbeda.

Hari Desa Nasional mempertemukan keragaman tersebut dalam satu ruang pembelajaran kolektif. Desa tidak diposisikan untuk diseragamkan, melainkan dipertautkan agar saling belajar, memperkuat kepercayaan diri, dan memperluas imajinasi pembangunan.

 Desa sebagai Penggerak Utama Pembangunan

Seluruh rangkaian kegiatan Hari Desa Nasional menegaskan bahwa pembangunan desa yang berkelanjutan hanya mungkin terjadi ketika warga desa ditempatkan sebagai pengambil keputusan utama. Partisipasi aktif masyarakat menjadi fondasi yang tidak dapat digantikan oleh pendekatan teknokratis.

Pengalaman pendampingan desa di NTB menunjukkan bahwa desa berkembang lebih stabil ketika ruang musyawarah dijaga tetap hidup. Keputusan yang lahir dari dialog terbuka cenderung memiliki daya tahan sosial yang lebih kuat dalam jangka panjang.

Pertukaran gagasan antardesa di Boyolali memperlihatkan bahwa keberhasilan tidak selalu identik dengan proyek berskala besar. Banyak desa justru bergerak maju melalui pengelolaan sederhana yang konsisten, disiplin, dan berakar pada nilai kebersamaan.

Refleksi ini memperkuat keyakinan bahwa pembangunan desa memerlukan kesabaran kolektif. Orientasi fisik dan serapan anggaran perlu dilengkapi dengan investasi sosial yang memberi ruang tumbuh bagi kapasitas warga desa.

 Pendamping Desa sebagai Penjaga Proses

Dalam ekosistem pembangunan desa, peran pendamping desa terus mengalami penyesuaian. Tantangan administratif tidak dapat dihindari, namun Hari Desa Nasional mengingatkan bahwa inti pendampingan terletak pada penjagaan proses pembangunan itu sendiri.

Pendamping desa berperan memastikan agar transformasi desa berjalan searah dengan kebutuhan dan aspirasi warga. Kehadiran pendamping diharapkan mampu menjaga ritme pembangunan agar tidak tergesa, namun tetap bergerak maju secara terukur.

Optimisme pembangunan desa di NTB tumbuh ketika pendampingan dipahami sebagai fasilitasi, bukan intervensi. Desa diberi ruang belajar dari pengalaman, termasuk dari kegagalan kecil yang menjadi bagian dari proses menuju kemandirian.

Momentum nasional ini memperkuat kesadaran bahwa pembangunan desa tidak selalu dapat diukur dalam satu siklus anggaran. Banyak perubahan sosial membutuhkan waktu, konsistensi, dan kepercayaan antarpelaku pembangunan.

 Ekonomi Desa dan Daya Tahan Sosial

Hari Desa Nasional 2026 juga menegaskan bahwa penguatan ekonomi desa bertumpu pada kerja kolektif warga. Di balik BUMDes dan program unggulan, terdapat kerja sosial yang digerakkan oleh kelompok perempuan, petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro.

Di NTB, desa-desa yang ekonominya tumbuh relatif stabil umumnya memiliki modal sosial yang kuat. Kepercayaan, komunikasi terbuka, dan kepemimpinan lokal yang adaptif menjadi penopang utama keberlanjutan ekonomi desa.

Pembangunan ekonomi desa tidak semata soal menciptakan usaha baru, tetapi juga tentang membangun keberanian warga dalam mengambil keputusan ekonomi secara sadar dan bertanggung jawab.

Momentum Boyolali memperkuat optimisme bahwa kerja-kerja kecil yang konsisten, meski jarang terlihat, memiliki dampak besar dalam memperkuat ketahanan ekonomi desa dalam jangka panjang.

 Liga Desa dan Investasi Generasi Muda

Pembukaan Liga Desa di Desa Banyu Biru, Semarang, pada November 2025 memberi dimensi penting bagi Hari Desa Nasional. Olahraga ditempatkan sebagai bagian dari strategi pembangunan manusia desa.

Bagi NTB, inisiatif ini membuka peluang besar. Banyak desa memiliki potensi atletik yang lahir dari keseharian warga, namun belum terhubung dengan sistem pembinaan yang berkelanjutan dan terencana.

Liga Desa memperluas pandangan bahwa pembangunan desa tidak hanya berorientasi ekonomi dan infrastruktur. Pembangunan manusia, khususnya generasi muda, menjadi investasi jangka panjang bagi keberlanjutan desa.

Integrasi kegiatan olahraga ke dalam perencanaan desa mendorong tumbuhnya ruang partisipasi pemuda. Desa yang memberi ruang ekspresi bagi generasi mudanya cenderung lebih adaptif menghadapi perubahan sosial.

 Sinergi dan Konsistensi Pembangunan

Hari Desa Nasional menjadi ruang pertemuan berbagai pemangku kepentingan pembangunan desa. Pemerintah, pendamping, akademisi, dan komunitas desa hadir dalam semangat kolaborasi yang semakin terbuka.

Di NTB, sinergi antarpihak telah menunjukkan kemajuan, meski tantangan konsistensi tetap ada. Pergantian prioritas dan tekanan administratif kerap menguji keberlanjutan arah pembangunan desa.

Optimisme tumbuh ketika desa tetap ditempatkan sebagai pusat keputusan. Kolaborasi yang sehat memperkuat kapasitas desa, bukan menciptakan ketergantungan baru terhadap aktor eksternal.

Momentum tahunan ini mengingatkan bahwa kebijakan dan praktik perlu berjalan beriringan. Refleksi nasional hanya bermakna ketika diterjemahkan secara konsisten dalam kerja harian di tingkat desa.

 Budaya Lokal sebagai Fondasi Transformasi

Penguatan budaya lokal menjadi pesan penting dari Hari Desa Nasional 2026. Budaya dipahami sebagai sumber nilai yang menuntun etika dan arah pembangunan desa.

Di NTB, tradisi gotong royong, musyawarah, dan religiusitas masih menjadi kekuatan sosial desa. Integrasi nilai budaya ke dalam kebijakan desa memperkuat legitimasi dan keberterimaan pembangunan.

Transformasi desa yang berpijak pada budaya lokal cenderung lebih inklusif dan berkelanjutan. Modernisasi tidak dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai peluang yang dikelola dengan kearifan.

Boyolali menunjukkan bahwa desa yang percaya pada identitasnya memiliki fondasi sosial yang kuat untuk bergerak maju tanpa kehilangan jati diri.

 Optimisme Desa Menuju Masa Depan

Hari Desa Nasional 2026 mempertegas bahwa pembangunan desa adalah perjalanan kolektif yang sarat harapan. Keberhasilan desa tidak diukur dari kecepatan, melainkan dari ketepatan arah dan keberlanjutan prosesnya.

Bagi Nusa Tenggara Barat, momentum ini memperkuat optimisme bahwa desa mandiri tumbuh dari kerja konsisten, kolaborasi yang sehat, dan kepercayaan pada kapasitas warga desa.

Dengan menjaga semangat partisipasi, budaya lokal, dan investasi sumber daya manusia, desa-desa di NTB memiliki peluang besar menjadi penggerak utama pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

 

Hari Desa dan Jalan Kemandirian Ekonomi Desa

Hari Desa dan Jalan Kemandirian Ekonomi Desa

 

Penetapan 15 Januari sebagai Hari Desa melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024 memiliki makna yang semakin strategis dalam konteks pelaksanaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026. Momentum Hari Desa tidak hanya menjadi simbol pengakuan negara terhadap desa sebagai fondasi pembangunan nasional, tetapi juga menjadi ruang refleksi atas arah kebijakan pengelolaan Dana Desa yang semakin difokuskan pada penguatan ekonomi desa yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Pada Tahun Anggaran 2026, Dana Desa diarahkan secara lebih terukur, selektif, dan berdampak langsung bagi masyarakat desa. Pemerintah menegaskan bahwa Dana Desa harus mendukung prioritas nasional, meningkatkan kesejahteraan warga, serta memperkuat kemandirian ekonomi desa. Dalam kerangka inilah, penguatan Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu instrumen strategis yang mendapat perhatian khusus dalam kebijakan Dana Desa 2026.

Koperasi Desa Merah Putih diposisikan sebagai wadah ekonomi kolektif masyarakat desa yang berlandaskan prinsip gotong royong, kebersamaan, dan kedaulatan ekonomi rakyat. Melalui dukungan Dana Desa yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, koperasi desa diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi lokal, memperpendek rantai distribusi, meningkatkan nilai tambah produk desa, serta membuka lapangan kerja di tingkat desa.

Dalam konteks Hari Desa, dukungan Dana Desa terhadap Koperasi Desa Merah Putih menegaskan arah baru pembangunan desa yang tidak hanya bertumpu pada pembangunan fisik, tetapi juga pada penguatan kelembagaan ekonomi rakyat. Desa didorong untuk menggunakan Dana Desa secara cermat dan akuntabel untuk mendukung pendirian, pengembangan, dan penguatan kapasitas koperasi desa, sepanjang memenuhi prinsip kepatuhan regulasi, transparansi, dan keberlanjutan usaha.

Namun demikian, pemerintah juga menegaskan bahwa pemanfaatan Dana Desa Tahun 2026 tetap tunduk pada ketentuan prioritas dan larangan penggunaan Dana Desa. Dukungan terhadap Koperasi Desa Merah Putih tidak boleh mengabaikan prinsip kehati-hatian, tata kelola yang baik, serta mekanisme pengawasan. Dana Desa harus benar-benar menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat, bukan sumber risiko fiskal maupun konflik kepentingan di tingkat desa.

Hari Desa 15 Januari menjadi momentum pengingat bahwa keberhasilan Dana Desa—termasuk dalam mendukung Koperasi Desa Merah Putih—sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan desa, kapasitas aparatur desa, peran pendamping desa, serta partisipasi aktif masyarakat. Koperasi desa yang kuat hanya dapat tumbuh di desa yang memiliki tata kelola pemerintahan yang bersih, partisipatif, dan visioner.

Dengan demikian, keterkaitan antara Hari Desa, Dana Desa 2026, dan Koperasi Desa Merah Putih mencerminkan satu kesatuan visi pembangunan nasional: membangun Indonesia dari desa melalui penguatan ekonomi rakyat yang berbasis pada potensi lokal dan nilai kebangsaan.

Desa yang mampu mengelola Dana Desa secara akuntabel dan memanfaatkannya untuk memperkuat Ekonomi Masyarakat, Bumdes serta  koperasi desa adalah desa yang sedang menyiapkan masa depan Desa Untuk Indonesia Kuat.

"Hari Desa adalah pengakuan, Dana Desa adalah kepercayaan , BUMDes dan Koperasi Desa Merah Putih adalah jalan menuju kemandirian ekonomi desa"