Pendampingan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih se NTB Ikuti Diklat Peningkatan Kompetensi

Dinas Koperasi UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar Pendidikan dan latihan (Diklat) Peningkatan Kompetensi Pendampingan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP)) yang diselenggarakan di Hotel Golden Palace Mataram Senin (3/11).Sebanyak 243 orang peserta mengikuti Diklat Peningkatan Kompetensi Pendampingan KDKMP yang berlangsung selama lima hari, mulai 3 hingga 7 November 2025.

Para peserta ini merupakan Tenaga Pendamping KDKMP dari seluruh kabupaten/kota se-NTB. Baik itu untuk tenaga Business Advisor (BA), Project Management Officer (PMO), serta pendamping koperasi dan Tenaga Ahli Pendamping Desa 

dalam Diklat ini, para peserta dibagi ke dalam empat angkatan untuk mengikuti pelatihan secara bergantian.

Pelaksanaan registrasi dimulai Senin (3/11) sekitar pukul 14.00 WITA, di mana para peserta menyerahkan seluruh berkas dan persyaratan administrasi untuk mengikuti kegiatan tersebut.

Di hari pertama, peserta mendapatkan pembekalan materi dari para narasumber dengan beberapa topik. Antara lain Peran, Tugas, Fungsi, dan Kode Etik Pendamping KDKMP (BA, PMO, dan Pendamping Lainnya).

Lalu peserta juga diberikan materi tentang Teknik Assessment Awal (Rapid Rural Appraisal untuk Koperasi), Teknik Pendampingan Bisnis Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Kertas Kerja, Monitoring, dan Evaluasi, serta Regulasi dan Arah Kebijakan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Materi pelatihan akan dilanjutkan pada Selasa, 4 November 2025, sekaligus pembukaan resmi kegiatan yang rencananya akan dilakukan langsung oleh Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB.

Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan profesionalisme para pendamping dalam mengembangkan koperasi desa dan kelurahan, khususnya dalam mendukung program Koperasi Merah Putih di NTB.

Diskop NTB Siap Gelar Diklat Pengurus 1.166 Koperasi Merah Putih Bulan Ini,Tenaga Pendamping Profesionbal siap Mendukung

Tenaga Ahli Pendamping Masyarakat atau Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Provinsi Nusa Tenggara Barat,melakukan koordinasi dengan dengan Kepala Dinas Koperasi Nusa Tenggara Barat di kantor Dinas setempat. Dalam Rapat Koordinasi tersebut sehubungan dengan rencana Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui Dinas Koperasi dan UKM akan menggelar pendidikan dan pelatihan (Diklat) bagi seluruh pengurus Koperasi Merah Putih yang tersebar di 1.166 desa dan kelurahan di wilayah setempat. 

Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat peran koperasi desa dalam menggerakkan ekonomi lokal dan mendukung program strategis nasional.

“Insyaallah bulan ini akan kita berikan Diklat kepada seluruh pengurus Kopdes Merah Putih. Masing-masing pengurus diwakili dua orang, ketua dan wakil ketua,” kata Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB, Ahmad Masyhuri, di Mataram, Selasa (14/10/2025).

Masyhuri menjelaskan, pelatihan akan berlangsung selama tiga hari dan seluruh biaya kegiatan ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).“Narasumbernya dari berbagai pihak yang diseleksi oleh pusat,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut Koordinator TPP Provinsi Nusa Tenggara Barat memberikan masukan kepada Kepala Dinas Koperasi terkait rencan pelatihan bagi Pengurus Koperasi Desa Merah Putih,agar dalam pelatihan nantinya melibatkan para poendamping Desa yang telah membantu pemerintah dalam pembentukan KDMP. Disamping itu dalam pelatihan nanti agar benar-benar di fahami oleh peserta agar dalam pengelolaan Koperasi tersebut sesuai dengan keinginan pemerintah yakni masyarakat yang sejahter.

Selain pengurus, pendamping koperasi di setiap desa juga akan mengikuti Diklat, namun dengan pembiayaan berbeda. Biaya pendamping ditanggung oleh provinsi, sementara untuk pengurus diserahkan kepada kabupaten/kota.

Adapun materi pelatihan, lanjut Masyhuri, telah disusun oleh pemerintah pusat, mencakup aspek manajemen koperasi, bisnis koperasi, serta strategi pengembangan usaha, dan lainnya. “Jadi, ada beberapa materi yang memang sudah diarahkan dari pusat,” jelasnya.

Sebagai bagian dari implementasi program, Pemprov NTB juga menyiapkan tiga desa percontohan sebagai model penguatan Koperasi Merah Putih, yakni Desa Kekeri, Kecamatan Gunungsari (Lombok Barat), yang telah bermitra dengan sejumlah BUMN dalam bidang pupuk, gas, perbankan, mebel, dan peternakan.

Kemudian, Desa Bilelando, Kecamatan Praya Timur (Lombok Tengah), yang fokus pada usaha perikanan tangkap dan budidaya laut, dan Desa Kembang Kuning, Kecamatan Sikur (Lombok Timur), yang mengembangkan usaha pertanian, gudang, gerai sembako, dan klinik.

Masyhuri menambahkan, hingga Oktober 2025, sebanyak 50 koperasi Merah Putih ditargetkan sudah aktif melakukan transaksi ekonomi di tingkat desa.

“Termasuk 116 desa yang masuk prioritas program unggulan Iqbal–Dinda tentang Desa Berdaya juga kita targetkan bisa aktif melakukan transaksi,” ujarnya.

Ia menegaskan, keberadaan Koperasi Merah Putih tidak akan tumpang tindih dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), melainkan berperan sebagai mitra dan penggerak ekonomi yang kompetitif.

“Akan bersaing secara alamiah. Tujuannya sama, di bawah kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo–Gibran, untuk menggerakkan ekonomi desa,” tandas Masyhuri. 

TPP NTB Family Gathering

 TPP NTB Segarkan Diri di Lemor-Lombok Timur, Tapi Tugas di Desa Tak Boleh Kendor

Ratusan Tenaga Profesional Pendamping (TPP) dari seluruh kabupaten di Pulau Lombok menggelar kegiatan Family Gathering di Kebun Raya Lemor, Lombok Timur, Sabtu (28/6).

Kegiatan bertajuk We Are Family itu diikuti TPP dari Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, dan Lombok Utara. Tujuannya untuk menyegarkan semangat kerja setelah menyelesaikan pemutakhiran Indeks Desa yang cukup menyita tenaga dan waktu.

“Ini sekadar refreshing setelah kerja keras. Teman-teman butuh penyegaran supaya semangat kerja tetap terjaga,” ujar Koordinator Provinsi TPP NTB, Rosmiati. Kegiatan ini dikemas dengan nuansa santai. Ada permainan kelompok, diskusi ringan, hingga sesi motivasi. Namun di balik semua itu, pekerjaan rumah masih menumpuk di desa.

Rosmiati mengatakan kegiatan ini juga untuk menjaga kekompakan di antara sesama pendamping. Sebab tantangan ke depan, menurutnya, tidak ringan. “Kami harapkan selesai kegiatan ini, TPP bisa kembali bekerja dengan maksimal, mengawal program-program desa,” tegasnya.

Meski begitu, tak sedikit yang menyoroti bahwa masalah utama pendamping bukan soal semangat, tetapi konsistensi dan kedisiplinan dalam menjalankan tugas.

Banyak desa masih mengeluhkan minimnya kehadiran TPP di lapangan. Beberapa bahkan menganggap pendamping hanya hadir saat pelaporan, lalu menghilang saat pelaksanaan.

“Kerja TPP bukan cuma mengisi laporan, tapi hadir di tengah masyarakat, mendengar, dan membantu menyelesaikan masalah,” tandas Rosmiati. Family Gathering ini pun dinilai bisa menjadi refleksi, sejauh mana peran pendamping benar-benar terasa di tengah masyarakat desa. Jika hanya menjadi rutinitas tahunan tanpa perubahan nyata di lapangan, maka kegiatan semacam ini hanya akan jadi formalitas pelepas penat.

Kebersamaan di Lemor memang penting. Namun jauh lebih penting lagi adalah memastikan bahwa semangat yang tumbuh di tengah sejuknya pepohonan tidak hilang saat kembali ke medan kerja. Sejahter dari desa!

TPP Kemendes Punya Peran Penting

 

Photo Bersama Kepala BPSDM Kemendes dengan TPP Provini NTB dan TPP Kab Se Pulau Lombok

TPP Kemendes Punya Peran Penting

Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kemendes memiliki peran yang sangat penting dalam  mendukung pembangunan di desa. Keberadaannya dapat membantu dan mendorong keberhasilan fisik. Kordinator Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi NTB, Hj Rosmiati mengatakan bahwa pendamping desa memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.“Maka dalam hal ini pendamping desa dapat bertindak sebagai fasilitator dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa diantaranya dapat membantu masyarakat desa dalam mengidentifikasi kebutuhan, potensi, dan masalah yang dihadapi,” ungkapnya. Ia menambahkan bahwa pihaknya juga dapat berperan sebagaI mediator antara masyarakat desa dan pemerintah desa sehingga dapat menyelesaikan  permasalahan yang berkaitan dengan pembangunan. Selain itu juga melalui pemberdayaan masyarakat, pendamping desa juga memberikan pelatihan kepada masyarakat dalam berbagai bidang diantaranya adalah pengelolaan keuangan desa, pengembangan BUMDes, dan peningkatan keterampilan produksi. “Jadi pendamping desa ini selain dapat mengawasi dan mengawal pelaksanaan program pembangunan desa. Pihaknya bisa memastikan bahwa programprogram tersebut berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat desa,” sebutnya. Lebih lanjut kata Rosmiati bahwa pendamping desa dapat memberikan pendampingan dalam hal revitalisasi BUMDes, peningkatan produksi pangan, pengembangan desa wisata, dan promosi produk unggulan desa. Salah satu contohnya adalah pendampingan dalam hal penggunaan dana desa yang efektif dan efisien, sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Sementara itu Ia menegaskan bahwa Asta Cita lebih menitikberatkan pada penguatan kapasitas masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Sehingga pendekatan ini bertujuan menciptakan kemandirian ekonomi di tingkat desa dan memperkuat hubungan sosial melalui keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap pembangunan Oleh karena itu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) telah meluncurkan 12 rencana aksi untuk mewujudkan Asta Cita, khususnya Asta Cita keenam, yani membangun Desa dari Bawah untuk Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan. Diantara 12 aksi Kemendes PDTT tersebut salah satunya  adalah Revitalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). “Jadi pendamping ini mempunyai peran yang sangat penting sementara kami di Tingkat Propinsi Juga Bagaimana mengolaborasikan antara Program Gubernur dengan Program Pusat. Kami juga sudah berkoordinasi dengan stakeholder terkait yaitu, Dinas PMD dan Dukcapil  Provinsi, Bappeda, BPS dan Koordinator Provinsi TPP Kemendes dalam mendukung pembangunan,” pungkasnya

Audiensi TPP Provinsi NTB dengan Gubernur Nusa Tenggara Barat

 

Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat atau Tenaga Pendamping Profesional Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal Provinsi Nusa Tenggara  (NTB) melakukan audiensi dengan Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal, baru-baru ini.

Dalam pertemuan yang berlangsung penuh kehangatan tersebut, Gubernur didampingi oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) NTB, Lalu Hamdi.

Sementara dari pihak TPP NTB hadir Koordinator Provinsi Hj. Rosmiati bersama dua anggota, Agus Mulyadi dan Abdul Zohri. Audiensi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan para pendamping desa dalam mendorong kemajuan desa-desa di NTB.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Lalu Iqbal menyampaikan sejumlah program unggulan yang akan segera diluncurkan. Salah satunya Program Desa Berdaya. Rencana peluncuran program ini akan dipusatkan di Desa Ungga, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah.Tiket pesawat NTB

Gubernur menegaskan pentingnya kolaborasi semua pihak, termasuk TPP, dalam menyukseskan program-program strategis pemerintah. “Pendamping Desa memiliki peran krusial dalam memastikan program-program pembangunan desa berjalan efektif dan menyentuh masyarakat,” ujar Gubernur.

Koordinator TPP NTB, Hj. Rosmiati, menyambut baik ajakan sinergi tersebut. Ia menekankan pentingnya keterlibatan aktif semua unsur, baik pusat maupun daerah, dalam mendukung pembangunan desa. Rosmiati juga melaporkan bahwa proses pendataan Indeks Desa di NTB telah rampung dilaksanakan.

Selain itu, ia menginformasikan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di seluruh wilayah NTB berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025. Berdasarkan data TPP NTB, pembentukan koperasi tersebut telah mencapai 100 persen di seluruh kabupaten/kota di provinsi ini.Tiket pesawat NTB

Gubernur Lalu Iqbal menegaskan bahwa sinergitas adalah kunci utama untuk mewujudkan NTB Maju, Makmur, dan Mendunia. Ia berharap keberadaan TPP terus memberikan kontribusi nyata dalam mendampingi desa-desa menuju kemandirian dan kesejahteraan.

Sementara itu, Anggota Tim Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Agus Mulyadi, ME, yang juga merupakan mantan Ketua ASITA NTB, menekankan pentingnya konektivitas antara desa-desa wisata dengan destinasi unggulan.

Menurutnya, integrasi yang baik antara desa wisata dan destinasi andalan akan memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat, terutama bagi warga yang tinggal di kawasan lingkar wisata. “Konektivitas ini akan membuka peluang ekonomi baru dan menambah pendapatan masyarakat desa,” ujarnya.Tiket pesawat NTB

Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mengembangkan potensi desa secara berkelanjutan dan memperkuat sektor pariwisata sebagai penggerak ekonomi lokal. (red)

Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal foto bersama Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) NTB, Lalu Hamdi dan Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat atau Tenaga Pendamping Profesional Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal Provinsi Nusa Tenggara  (NTB). 

Hari Bakti Pendamping Desa

 

Hari ini, kita memperingati Hari Bakti Pendamping Desa Tahun 2025, sebuah momentum berharga untuk merefleksikan kembali perjalanan panjang perjuangan para Pendamping Desa di seluruh pelosok Nusantara. Hari Bakti ini bukan sekadar perayaan, tetapi juga penegasan atas komitmen, dedikasi, dan semangat pengabdian para Pendamping Desa dalam mengawal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat akar rumput.

Sejak awal kehadirannya, Pendamping Desa menjadi mitra strategis Pemerintah dalam mewujudkan cita-cita besar Undang-Undang Desa: Desa yang kuat, mandiri, sejahtera, dan berdaya saing. Mereka hadir di tengah masyarakat, menyatu dalam denyut nadi kehidupan desa, membimbing, memotivasi, dan memastikan bahwa setiap rupiah Dana Desa benar-benar memberi manfaat nyata bagi warga.

Tahun 2025 menjadi tonggak penting bagi kita semua. Dengan semangat Transformasi Pembangunan Desa Berkelanjutan, para Pendamping Desa dihadapkan pada tantangan baru: bagaimana memastikan pembangunan tidak hanya berorientasi pada hasil fisik, tetapi juga menumbuhkan kapasitas manusia, memperkuat ekonomi lokal, dan menjaga keseimbangan lingkungan.

Pendamping Desa adalah wajah nyata dari kerja keras yang sering tak terlihat. Mereka melintasi medan berat, mendaki bukit, menyeberangi sungai, dan menembus keterisolasian demi satu tujuan: mendampingi masyarakat menuju perubahan yang lebih baik. Dari mereka, kita belajar arti ketulusan, komitmen, dan kesetiaan terhadap amanah pengabdian.

Di tengah era digital dan transformasi birokrasi, Pendamping Desa dituntut untuk terus beradaptasi. Inovasi, kolaborasi, dan peningkatan kapasitas menjadi kunci keberhasilan ke depan. Pendamping Desa harus menjadi agen perubahan yang melek teknologi, peka terhadap isu lingkungan, serta mampu menjadi jembatan antara kebijakan nasional dan kebutuhan riil masyarakat desa.

Hari Bakti Pendamping Desa 2025 adalah momentum untuk memperkuat solidaritas dan sinergi. Mari kita jadikan peringatan ini sebagai panggilan hati untuk terus memperkuat komitmen pengabdian—dengan hati yang tulus, langkah yang teguh, dan niat yang lurus. Karena sejatinya, Pendamping Desa bukan hanya profesi, tetapi panggilan jiwa untuk mengabdi pada negeri melalui desa.

Terima kasih kepada seluruh Pendamping Desa di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan di seluruh Indonesia—yang telah menjadi garda terdepan pembangunan desa. Semoga Allah SWT senantiasa memberi kekuatan, keikhlasan, dan keberkahan dalam setiap langkah pengabdian kita.

Pendamping Desa Tangguh, Desa Maju, Indonesia Kuat.

TPP Provinsi Nusa Tenggara Barat koordinasi dengan Dinas PMD Prov dan Dr.Zulkarnain dari Kemendes

 

Koordinasi TPP Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Sekretaris Dinas PMD Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Dr.Zulkarnan dari Kemendes di kantor TPP NTB,e-hdw, terkait dengan data stunting,lomba desa beekinerja baik dalam penurunan angka stunting. Pada kesempatan tersebut Sekretaris Dinas PMD menjelaskan tentang program Gubernur Nusa Tenggara Barat yakni Desa Berdaya